Menteri Basoeki Didesak Segera Bangun Jalan Usulan Legislator Wanita di DPRD Minahasa

Minahasa, Aktual News-Sejauh ini tidak banyak politisi yang mau menaruh perhatian langsung terhadap pengembangan jalan di Desa/Kelurahan sekali pun sampai telah menduduki jabatan empuk sebagai anggota legislator, entah sebagai Anggota DPR RI di Senayan atau pun dalam keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, apalagi terhadap prasarana jalan yang hanya berfungsi menghubungkan warga dengan lahan-lahan perkebunan di luar kawasan pemukiman. Tetapi hal ini berbeda dengan Ny Deily Watulingas, yang sekarang duduk sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Fraksi Partai Demokrat di Tondano Sulawesi Utara. Perhatiannya itu malah sudah diimplementasikan jauh-jauh hari sebelum dirinya dilantik bulan September 2019 yang lalu untuk duduk dalam keanggotan DPRD Kabupaten Minahasa periode 2019-2024 sekarang. Sebagaimana telah diberitakan media ini sebelumnya (Baca Berita : “Caleg Terpilih PD Di Minahasa Usul Pengembangan Jalan Melalui PBNU”, edisi 20/6/2019), sebelum penetapan APBN tahun 2020, pada bulan Juli 2019 lalu Deily telah melayangkan suratnya tertgl 18 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua Umum Tanfidzijah PBNU KH Aqil Siradj di Jakarta. Lebih lanjut, reaksi yang mendorong usulan-proyek atensi legislator wanita Partai Demokrat di Minahasa Sulawesi Utara ini dikemukakan kepada media ini oleh Soleman AL dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PB NU yang sehari-harinya berkantor di gedung PB NU Lantai-5 Jln Kramat-Raya No. 164 Jakarta. Melalui ponselnya pagi tadi Senin (20/7) Soleman mengatakan, upaya Deily disampaikan melalui surat tertgl 18 Juli 2019 dengan prihal “Mohon Bantuan Bapak Ketua Umum PBNU Dalam Rangka Pengembangan Jalan Di Kelurahan Wilauan dan Kampung Jawa”. Suratnya itu ditujukan kepada Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Aqil Siraj, isinya memohon bantuan agar melalui PBNU ke-2 jalur jalan, yaitu Jln Perkebunan Winetin di Kelurahan Kampung Jawa dan Jln Perkebunan Niaranan di Kelurahan Wualauan Kabupaten Minahasa bisa dibangun Pemerintah Pusat, tetapi tembusan dan lampiran dokumen-dokumen yang sama dialamatkan pula kepada Menteri PUPR dan Menteri Desa PDTT. Berhubung tembusan surat itu dititipkan padanya oleh pengantar suratnya yang masih kolega sendiri, maka dia sendiri pula yang mengantarkannya ke alamat masing-masing, mulai Ketua Umum DPP Partai Demokrat pada hari Senin 22 Juli 2019, sedangkan ke-2 Menteri PUPR dan Menteri Desa PDTT baru diserahkannya pada hari Senin 12 Agustus 2019. Usulannya ini menurut Deily dalam suratnya, kata Suleman, karena dirasakannya sangat vital bagi masyarakat ke-2 Kelurahan yang mayoritasnya Petani/Pekebun, akan tetapi sejauh ini tidak kualitasnya sangat jelek sehingga menghalang-halangi upaya warga untuk meningkatkan produktivitasnya. Kondisi ke-2 jalur jalan ini tak bisa dikembangkan menurut Deily seperti dituturkan Suleman lagi, disebabkan keterbatasan dana APBD baik di Kabupaten Minahasa di Tondano sendiri mau pun APBD Provinsi Sulawesi Utara di Manado. Karena itu, ketika datang ke Manado bulan Maret 2020 lalu, dia menyempatkan diri turun langsung ke Tondano melihat secara dekat tentang ke-2 jalur jalan yang diusulkan pengembangannya itu, memang terbukti masih berupa jalan tanah yang sangat memprihatinkan padahal nampak sangat vital dalam mobilisasi sarana dan prasarana mau pun hasil produksi penduduk setempat. Soleman lebih lanjut mengatakan dari hasil pengecekannya pada bulan Januari 2020 lalu usulan ini sudah masuk dalam daftar proyek fisik Kementerian PUPR yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2020 ini juga. Namun menunggu hingga sekarang sudah jelang bulan September 2020 tidak ada kejelasan mengenai realisasi pelaksanaannya di lapangan, warga ke-2 kelurahan menjadi bertanya-tanya. Apalagi begitu diketahuinya usulan ini telah terdaftar masuk dalam daftar proyek-proyek fisik Kementerian PUPR tahun 2020, kabar itu sudah langsung disampaikan kepada Deily sehingga telah diteruskannya lagi terutama kepada Tokoh-Tokoh Masyarakat dan Toko-Tokoh Agama bersama Tokoh-Tokoh Pemuda pada ke-2 Kelurahan yang memang ikut membubuhi tandatangan pula untuk mendukung usulannya. Dia mengaku khawatir, jangan sampai dengan adanya penjadwalan kembali sejumlah proyek fisik oleh pemerintahan Presiden Jokowi dengan melakukan realokasi dana APBN 2020 dalam rangka penanggulangan wabah covid-19 pada beberapa waktu lalu ke-2 proyek ini masuk dalam daftar proyek-proyek yang dijadwalkan. Oleh karena itu pihaknya meminta Menteri PUPR Basuki Hadimulyono agar mau melihat ke-2 proyek ini dan memerintahkan pelaksanaannya. Kalau misalnya kena penjadwalan, seyogianya direvisi dengan memasukan kembali dan memerintahkan pelaksanaannya sebab efeknya akan membantu warga ke-2 kelurahan terutama dalam rangka pemulihan ekonominya menghadapi dampak wabah corona yang bahkan masih melilit daerah itu hingga sekarang. [ Red/Akt-13 ]     Munir Achmad Aktual News