Beras Bansos Covid-19 Bantuan Bupati Bogor dari Bulog Terus Disorot DPRD; Ada Apa?

Bogor, Aktual News – Terkait masih adanya aduan masyarakat Kabupaten Bogor terkait tidak maksimalnya kualitas beras yang dibeli Pemkab Bogor dari Bulog Cabang Cianjur, Kamis (18/6) Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor melakukan rapat kerja bersama Kepala Bulog Cabang Cianjur dan Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bogor di ruang rapat kantor Bulog Cabang Cianjur. Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Badan Anggaran, Lukmanuddin Ar-Rasyid, diawali paparan terkait kualitas beras, kekuatan produksi Bulog dan kesepakatan kontrak antara Bulog dan Pemkab Bogor dalam pengadaan beras bansos Covid-19 Kabupaten Bogor dengan total 18.000 ton yang dibagi dalam 3 tahap oleh Kepala Bulog Cabang Cianjur, Rahmatullah. Selesai pemaparan oleh Kacab Bulog, hujan interupsi mewarnai jalannya rapat. Diawali dengan pertanyaan Muad Khalim dari Fraksi PDIP terkait kualitas beras dari Bulog apakah layak untuk dikonsumsi ketika sudah dilakukan pembersihan dan pewarnaan kembali. “Apakah kualitas kelayakan beras yang sudah melalui proses pembersihan ulang dan diputihkan kembali tidak mengurangi kualitas beras tersebut ketika di konsumsi? Apalagi seperti yang kita ketahui beras di Bulog ini sudah disimpan lama sekali sampai 6 bulan.” Ungkap Muad. Pertanyaan keras dan tegas disampaikan oleh salah satu anggota banggar lainnya yaitu Robinton Sitorus dari PDIP mempertanyakan harga beras Rp. 10.543,- /kg dengan kualitas yang dikeluhkan masyarakat. “Saya pertanyakan kenapa beras yang dikirim ke Kabupaten Bogor dengan harga segitu tapi kualitasnya buruk? Ini uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan, saya minta Kadisperindag jangan main-main, jika memang Bulog tidak sanggup memenuhi kuota kebutuhan Kabupaten Bogor lebih baik kita evaluasi semua perjanjian ini, daripada diteruskan malah akhirnya kontroversi terus.” Tegas Robinton. Aan Triana Al Muharom dari Fraksi Golkar memiliki pandangan berbeda, dengan lugas dia langsung meminta disperindag untuk menghitung stok pangan yang ada di Kabupaten Bogor untuk dibeli. “Kita di Kabupaten Bogor juga punya spot-spot produksi pertanian, kenapa ga ambil dari situ aja dulu, jika kurang baru ambil ke Bulog, tapi jika ini dirasa ribet ya sudah salurkan aja bantuan secara tunai,” Ungkap Aan. Perwakilan PKS, Fikri langsung dengan tegas meminta Disperindag untuk menyalurkan bantuan tunai saja agar perputaran ekonomi bisa terbantu. “Daripada beli beras akhirnya kontroversi karena berasnya jelek, lebih baik langsung saja berikan uang tunai agar perekonomian masyarakat bisa terbantu dan bisa beli beras sesuai keinginan mereka, apalagi ini bantuan dijanjikan dalam 3 bulan rentang Mei, Juni, Juli sudah terdistribusi, faktanya hingga pertengahan Juni saja baru selesai tahap pertama, kapan mau selesai?” Ujar Fikri. Rahmatullah, Kepala Bulog Cabang Cianjur menjawab cecaran para anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor bereaksi dengan mengatakan kualitas beras sudah sesuai permintaan. “Kami tidak pernah mempermainkan harga, ini sesuai keputusan Direksi Bulog menjual beras medium dengan harga Rp. 10.543,- dan perjanjian kami dengan Pemkab Bogor adalah perjanjian langsung tanpa perantara, jadi sesuai perjanjian jika beras sudah dikirim semua pertahapnya maka Pemkab membayar langsung ke Rekening Bulog, jadi semua terbuka dan transparan. Jika terkait kualitas memang beras yang kita kirim adalah beras sesuai permintaan pemkab Bogor yaitu kelas medium dan kami awasi ketat proses penjagaan kualitasnya dengan teknologi yang kami miliki, sehingga kami jamin beras dari gudang kami aman dan siap konsumsi,” Terang Rahmat. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Nuradi dalam keterangannya menjawab pertanyaan anggota Banggar terkait lambatnya pendistribusian beras bansos Covid-19 salah satunya karena data Dinas Sosial yang harus terus dicek dan di verifikasi. “Secara stok beras di Bulog sudah sangat cukup untuk mengcover kebutuhan bansos Covid-19 di Kabupaten Bogor, tapi terkadang kita juga terhambat karena adanya tahapan verifikasi data dari Dinsos yang harus terus dirapikan, kalau masalah anggaran masih ada di kita kok uangnya, jadi Pemkab belum membayar sepeserpun dan sebelum masuk tahap selanjutnya, kita akan evaluasi perjanjian dengan Bulog.” Jelas Nuradi. [Red-Akt-27] Andi Suprihadi Aktual News