HARNAYA, Ketua The President Center Taliabu Maluku Utara
Maluku, Aktual News- Agenda aksi unjuk-rasa di depan istana negara Jln Medan Merdeka Utara Jakarta oleh warga asal Pulau Taliabu di Kabupaten Taliabu Maluku Utara tidak berubah dari jadwal yang telah semula direncanakan, akan tetap dilaksanakan pada pagi hari Senin (8/4). Surat pemberitahuan kepada Kapolrestro Jakarta Pusat di Kemayoran sudah disampaikan siang tadi, malah telah disusul lagi surat pemberitahuan baru yang dialamatkan kepada Kapolda Metro Jaya di Jln Jenderal Sudirman. Menyusulnya surat pemberitahuan terpisah yang dialamatkan lagi kepada Kapolda Irjen Gatot Eddy Pramono adalah sesuai arahan pihak Polrestro Jakarta Pusat, yaitu karena lokasi kegiatan aksi ini akan dilangsungkan di depan istana negara.
Demikian keterangan yang diperoleh media ini siang kemarin Kamis (4/4) dari Inisiator yang juga Koordinator aksi, Harnaya, dikediaman sementaranya di Jln Kramat Sentiong Jakarta Pusat. Siang kemarin Kamis (4/4) itu, Munir Akhmad dari media ini sengaja menemuinya untuk mendapatkan informasi yang lebih detil dan komplit mengenai rencana aksi unjuk-rasa yang akan digelar nanti. Ketika ditemui media ini, Harnaya tidak sendiri melainkan ditemani beberapa rekannya warga pemilik lahan dan tanaman korban perusahaan PT Adidaya Tangguh yang sama-sama datang dari Pulau Taliabu Maluku Utara, dengan didampingi Soleman dari LPBH PB NU yang bermarkas di Jln Kramat Raya 164.
Mengawali penuturannya mengenai kisah tragis yang melilit dirinya bersama rekan-rekannya, Harnaya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada media ini atas publikasi berita yang cukup gamblang mengenai latar kedatangannya bersama rekan-rekannya jauh-jauh dari Pulau Taliabu di Maluku Utara beserta rencana aksi unjuk-rasa dengan alasan-alasannya. Setelah itu dia lantas memperlihatkan sejumlah foto dokumentasi yang menampilkan dirinya sebagai Ketua Rumah Relawan Nusantara (RRN) The President Center Kabupaten Taliabu Maluku Utara yang juga merupakan bagian integral dari Relawan Pro-JA (Jokowi-KH Ma’ruf Amin).
Lebih lanjut Harnaya mengulangi penyesalannya atas sikap Manajemen perusahaan PT Adidaya Tangguh yang dinilai sewenang-wenang, akan tetapi yang tidak luput disesalkan juga Pemerintah Daerah bersama DPRD yang membiarkan kesewenang-wenangan itu berlangsung sekian lama. Ditambah pula aparat-aparat kepolisian yang ditugaskan di sana, menurut dia, cendrung memihak perusahaan sehingga ketika tampil beberapa kali menuntut hak-hak keperdataannya ini tidak jarang pihaknya malah menghadapi intimidasi serta perlakuan-perlakuan yang dirasakannya tidak pantas.
Menurut Harnaya, dahulu sebelum perusahaan PT Adidaya Tangguh ini masuk beroperasi di kawasan itu, bahkan sejak orangtuanya dahulu, warga hidup tenang dan damai, komunikasi antara warga satu sama lain mau pun dengan jajaran aparat Pemerintah Desa selalu terjalin harmonis. Di dalam kesehariannya, satu sama lain saling mengakui serta menghormati hak milik masing-masing orang menurut batas-batasnya, baik mengenai lahan atau tanah kebun mau pun tanaman-tanaman produksi antara lain cengkih, pala dan cokelat yang tumbuh di dalam kebun atau ladang milik tiap orang. Begitu pula pada tiap musim panen tanaman-tanaman produksinya itu selalu menghasilkan jumlah produksi yang jumlahnya menggembirakan. Sampai di sini spontan keterangan Harnaya diselingi Soleman yang ikut hadir mendampinginya, dengan mengatakan : “itu betul. Sebab sebelum ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa hasil produksi tanaman-tanaman perkebunan terutama jenis komoditi cokelat khususnya di Provinsi Maluku Utara bagian terbesarnya justru berasal dari Pulau Taliabu”. Alumni Fakultas Pertanian Universitas Darussalam Ambon ini mengaku dirinya tahu persis karena pernah menelusuri data statistik yang menampilkan produksi hasil-hasil perkebunan di Provinsi Maluku Utara.
Tetapi masuknya perusahaan PT Adidaya Tangguh ini, lanjut Harnaya lagi, perlahan tapi pasti membuat harmoni suasana keseharian di Desa menjadi berubah, baik komunikasi warga satu sama lain mau pun komunikasi antara warga dengan jajaran aparat Pemerintahan di Desa, apalagi kapasitas produksi komoditi perkebunan. Sejak saat itu pula, tidak sedikit tanaman produksi milik Harnaya Dkk perlahan-lahan menurun produktivitasnya kemudian menjadi layu dan akhirnya musnah (mati). Untuk meneguhkan keterangannya tentang tanaman-tanaman produksi miliknya yang musnah itu, Harnaya memperlihatkan selembar kertas berisi data hasil verifikasi perusahaan atas tanaman-tanaman produksi milik Harnaya Dkk yang musnah. Ternyata dari data ini terungkap ada warga yang ditimpa kerugian gara-gara musnahnya tanaman produksi miliknya sampai ribuan pohon.
Berdasarkan hasil verifikasi itu, tambah Harnaya, sejak beberapa tahun lalu sudah dibuat sebuah Surat Pernyataan berisi janji perusahaan akan menyelesaikan kerugian-kerugian yang menimpa dirinya bersama lain-lain warga, namun sampai sekarang tak kunjung selesai juga. Beberapa kali mereka tampil menuntut janji-janji penyelesaian itu perusahaan malah berkilah dengan alasan-alasan yang tidak rasional, sebaliknya Harnaya Dkk sering mengalami intimidasi tidak kecuali dari aparat kepolisian, sementara itu, perusahaan tetap melakukan kegiatan operasi untuk mengeruk keuntungan seakan-akan tidak ada sesuatu yang salah.
Kesalnya, tukas Harnaya menambahkan, tuntutan warga atas kerugian serta janji-janji perusahaan malah pernah sampai melahirkan konflik terbuka antara warga dengan pihak perusahaan dan konflik itu mendapat publikasi luas oleh media-massa, namun Pemerintah Daerah dan DPRD baik tingkat Kabupaten di Taliabu mau pun tingkat Provinsi Maluku Utara di Sofifi semuanya sama sekali tidak bergeming, laksana paduan suara semua pihak diam seribu-bahasa seakan-akan nelangsa warga atas ulah perusahaan ini tak penting digubris.
Menunggu sekian lama nelangsa ini tak disentuh juga oleh Pemerintah Daerah, akhirnya Harnaya bersama rekan-rekannya mengambil keputusan datang mengajukan langsung tuntutannya kepada Pimpinan Pusat perusahaan di Jakarta namun ternyata iktikad baiknya itu malah tidak diterima baik. Oleh sebab itulah dia terpaksa mengambil inisiatif melakukan aksi unjuk-rasa persis di depan istana negara sebagai pilihan terakhir agar persoalan ini terungkap langsung bagi Presiden Jokowi selaku Kepala Negara, dengan harapan atas perintah beliau kemelut ini bisa segera diselesaikan. [ Red/Akt-13]