Cemas, Pem-Kot Ambon Akan Segera Berlakukan PSBB

Ambon, Aktual News-Agaknya karena terdorong kecemasan menyaksikan pertambahan jumlah pasien positif yang terkonfirmasi sudah terinfeksi virus corona alias covid-19, Pemerintak Kota Ambon dibawah pimpinan Walikota Richard. J. Louhenapessy bersama Wakil Walikota Syarif Hadler berencana akan segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti dituturkan Udin Waliulu, seorang Wartawan senior di Kota Ambon melalui telepon seluler kemarin hari Sabtu (9/5), sehari sebelumnya Jumat (8/5), ada rapat antara Pemerintah Kota Ambon yang dipimpin Walikota Louhenapessy dengan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku. Selain dari Gugus Tugas Covid-19 Maluku, nampak rapat itu dihadiri pula unsur-unsur Forkopimda antara lain Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Marga Taufiq bersama Kapolda Maluku Irjen Pol Baharuddin Djafar. Dari sumber Pem-Kot Ambon sendiri, kata Waliulu, terungkap rapat ini digelar dengan maksud untuk mendapatkan masukan dari Gugus Tugas Covid-19 Maluku yang diketuai Gubernur Murad Ismail atas rencana penerapan PSBB di Kota Ambon. Pem-Kot Ambon, tambah Waliulu, rupa-rupanya mulai cemas melihat jumlah pasien positif di Kota Ambon dalam beberapa hari belakangan ini mendadak bertambah dalam jumlah yang cukup signifikan. Saat berlangsungnya rapat itu, bebernya lagi, Walikota Louhenapessy menguraikan alasannya memilih penerapan PSBB di Kota Ambon terutama karena di Kota Ambon telah terjadi transmisi lokal penyebaran virus tersebut yang penularannya bukan saja dari seseorang pelaku perjalanan terhadap keluarganya tetapi jauh lebih luas hingga para kerabat di luar lingkungan keluarga. Kabar tentang persiapan penerapan PSBB di Kota Ambon ini pada sore hari Sabtu (9/5) melalui aplikasi WhatsApp telah dimintai tanggapannya pada Anggota DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan Maluku, Sa’diah Uluputty. Sayangnya, menunggu sampai berita ini dikirim ke meja redaksi pada sore hari ini, Minggu (10/5), rupanya berhalangan sehingga tidak ada responnya, padahal permintaan tanggapan itu sekaligus dimaksudkan untuk mendapatkan konfirmasinya terhadap gagasan ini selaku wakil rakyat Maluku di Senayan. Namun, Rusy Hena, salah seorang warga Maluku yang sehari-harinya tinggal di Tangerang Banten mengaku tidak keberatan apabila PSBB segera saja diterapkan di Kota Ambon. Langkah ini menurut dia, akan sangat membantu Pemerintah dan Masyarakat Kota Ambon dalam upaya meminimalisier laju penyebaran covid-19. Lebih-lebih, tukasnya, melihat fenomena pertambahan jumlah pasien positif beberapa hari belakangan ini di Kota Ambon terasa cukup mencemaskan. Hanya, menurut lelaki setengah baya yang mengaku karyawan pada sebuah perusahaan swasta di Jakarta ini, penerapannya jangan serta-merta atau jangan asal agar tidak sampai berbalik menjadi pemicu timbulnya gejolak-gejolak baru seperti yang terjadi di beberapa daerah lain sampai bahkan terjadi konflik dengan aparat pelaksana di lapangan. Pertama-tama, kata dia, regulasinya melalui Peraturan Walikota perlu dirumuskan secara cermat jangan sampai kelak menuai pro-kontra atau pun berbenturan dengan produk regulasi lain-lain yang mungkin menghambat implementasinya kelak. Regulasi ini juga, menurut dia, perlu disosialisasikan lebih dahulu bagi warga masyarakat sebelum penerapannya agar tidak menimbulkan kepanikan, apalagi dalam kondisi seperti hari-hari ini sebagian orang cendrung berubah temperamental. Bisa saja disampaikan melalui pesan-pesan singkat atau SMS, melalui group-group WhatsApp, laman facebook, dll. Selain itu, barang-barang konsumsi terutama bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari mesti dijamin ketersediaan serta distrubusinya kelak mudah diperoleh warga, sebab hal ini juga dinilai sangat potensial memicu kegelisahan luas apalagi ketika seseorang dibatasi kesempatannya untuk bepergian ke luar rumah. Pada akhirnya menurut dia, yang paling penting adalah perhatian khusus Walikota Louhenapessy dan Wawali Hadler terhadap manajemen pengelolaan bantuan-bantuan sosial yang dialokasikan warga terdampak. Mengaca pengalaman kericuhannya di ibukota Jakarta mau pun di beberapa daerah lain, dia berharap jangan sampai nanti ada yang memenuhi syarat tidak mendapat bantuan, apalagi bila sebaliknya yang tergolong cukup mampu malah diberikan bantuan. Untuk itu dia menghimbau Pem-Kot Ambon agar bercermin dari salah satu alternatif konstruktif yang dilakukan Pem-Kot Surabaya di bawah pimpinan Walikota Tri Rismaharini, yaitu dengan cara memajang daftar nama-nama Penerima Bantuan di Kantor-kantor Kecamatan dan Kelurahan. Langkah ini menurut dia malah menjamin kredibilitas Pem-Kot Ambon sendiri di mata khalayak, sebab akan memudahkan kontrol dan koreksi langsung oleh segenap warga. [ Red/Akt-13 ]

Foto : UDIN WALIULU