KGP Cukup Punya 12 Orang Staf Kementerian Untuk Kelola NKRI

Jakarta, Aktual News-Dengan alasan menghemat anggaran, Ki Gendeng Pamungkas (KGP) hanya perlu 12 orang staf Kementerian yang sanggup mengemban tugas negara dan pemerintahan sesuai amanat UUD'45. Susunan kabinet yang akan membantu Presiden Bangsa Indonesia KGP sebagai berikut: 1.Menhan 2.Mendagri 3.Mendiknaskes 4.Menhub 5.Mentan 6.Menkeu 7.Menkumham 8.Meneg Agraria & Kehutanan 9.Mensesneg 10.Menlu 11.MenPAN 12. MenkopBUMN Yang hilang : 1.Kemensos,karna ad BNPB 2.Kementrian Desa Tertinggal, karena tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk memajukan seluruh tumpah darah Indonesia 3.Menag tidak perlu karena ada MUI dan lembaga independen agama yang ada 4.Menpora tidak perlu ada, karna cukup diatur oleh tenaga profesional seperti KONI, PSSI dst 5.Menteri PPPA tidak perlu ada karena penegakan hukum yang berkeadilan menjaga dan menjamin Keamanan, hukum, dan keadilan yaitu berfungsi Lembaga Hukum Adat dan Kepolisian sistem distrik dimana Polda bertanggung jawab pada Gubernur dan Kapolri bertanggung jawab pada Mendagri. Apa yang akan dilakukan oleh KGP terhadap anggaran pendapatan belanja negara? Misalkan saja, untuk proyeksi APBN 2020 adalah 2.613, 8 Triliun dimana diperkirakan penerimaan pajak Rp. 1.462,62 triliun, PNBP Rp. 297,75 triliun, hibah Rp. 498,74 triliun. Dimana terjadi terjadi kenaikan belanja negara yang semula Rp. 2.540,4 triliun naik menjadi Rp. 2.613,81 triliun (naik 2,88%). Alokasi belanja terbagi atas pengeluaran Pusat Rp. 1.851,1 triliun, transfer ke daerah (TKDD) Rp. 852,93 triliun. Ini termasuk tambahan untuk penanganan pandemi corona yang mencapai Rp. 255,11 triliun. Dengan transparansi anggaran yang bisa diakses oleh masyarakat, maka saat menangani bencana alam sehebat Corona saat ini pun maka anggaran dijamin tidak akan bocor olehnya. Jumlah Rp. 255,11 triliun merupakan angka yang rakyat besar untuk membiayai proses penanganan pasien pendemik Corona. Sehingga harus dipertanggung-jawabkan kepada rakyat dengan laporan keuangan yang transparan dan terpercaya. "Saya menyadari kekuatiran masyarakat yang menduga bakal ada kebocoran dalam alokasi anggaran. Ini berkaca pada musibah Tsunami 26 Desember 2004 di Aceh, dimana banyak bantuan luar negeri yang menguap entah kemana. Oleh karena itu bila ada yang berani korup di tengah kondisi wabah virus Corona, maka tangan saya sendiri yang akan menembak sang koruptor setelah diproses di Pengadilan ia bersalah," Kata KGP. Kejam sekali? Tidak. Ia hanya keras terhadap koruptor. Buktinya, dalam masa pemerintahan KGP bersedia tidak akan membungkam kritik masyarakat. Bahkan ia menjanjikan hadiah bagi pihak yang mengkritik sekaligus memberikan jalan keluar. Tentu saja akan ada Badan Akreditasi Kritik (Bak) yang memberikan masukan kepada Presiden sebelum mendapatkan _rewards._ "Kritikan yang asal-asalan hanya dinilai sebagai hoax oleh masyarakat. Saya tidak akan memelihara buzzer untuk tameng melawan kritik dan saran yang ditujukan kepada Pemerintah yang hanya ingin saya emban selama 1.000 hari," Jelas KGP. Dirinya mengaku ingin membentuk tatanan moral yang sesuai Pancasila dan UUD'45. [ Red/Akt-01 ]     Aktual News