Aliran Dana 12.8 M Yang di RDP-kan DPRK Simeulue Dipertanyakan

Selasa 03-03-2020,19:56 WIB
Reporter : Aktual News
Editor : Aktual News

Simeulue, Aktual News- Proyek pekerjaan pengaspalan jalan ruas simpang batu ragi - arah Sp. Patriot yang disebut fiktif dan dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue pada tanggal 19/2 lalu yang saat itu sempat dihentikan karena tidak ada data yang disiapkan pihak bidang Bina Marga Dinas PUPR sebagai pihak yang di RDP-kan. Terkait proyek yang disebut salah ketik itu (red) kembali menuai kritik yang kali ini oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media lantaran adanya isu yang beredar bahwa hingga saat ini pihak Bidang Bina Marga dinas PUPR Kabupaten Simeulue belum menyerahkan bukti pembayaran kepada perusahaan. Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Simeulue Centre Aceh, Ucok Dafran sangat menyayangkan sikap Bina Marga Dinas PUPR, karena terkesan menyepelehkan DPRK, selain itu ia juga menganggap dinas PU terkesan menutup-nutupi, ujarnya (3/3) LSC akan segera menyurati Dinas Terkait sebagai permohonan informasi publik, dan kalau tidak diberikan maka LSC akan melaporkan kepada penegak hukum, tegas dafran. Secara terpisah ketua distrik LSM GMBI, Sarwadi juga turut mengkritiki sukap Dinas PUPR yang selalu menutup-nutupi informasi kepada DPRK, Dalam hal ini ada yang dipertanyakan yaitu apakah dana tersebut mengalir ke rekning kontraktor atau ke kantong-kantong pihak tertentu, ujar sarwadi. Menurutnya hal ini harus bisa dipastikan oleh anggota dewan dari komisi C yang membawa ke RDP masalah tersebut, yang pasti kita di Simeulue saat ini krisis keterbukaan informasi publik, tutupnya. Sementara Ketua komisi C DPRK Simeulue Ihya Ulumuddin yang dikonfirmasi via whatsappnya hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban. Namun beberapa waktu lalu pernah dipertanyakan dan kepada awak media pihaknya pernah menyampaikan bahwa bukti pembayaran itu ada diminta oleh Dewan, namun belum diberikan oleh Bina Marga. Hal senada juga disampaikan Syahrian anggota komisi C dari partai Demokrat, menurutnya bukti pembayaran itu sangat penting untuk kita pastikan agar kita tahu kemana aliran dananya. Dalam pembicaraan singkat itu pihaknya meminta Bina Marga agar jangan menambah-nambah masalah, berikan saja sudah, sesuai apa adanya, agar tidak ada duga menduga. [ Red/Akt-25/HS ]       Aktual News

Tags :
Kategori :

Terkait