Rekomendasi LBH NU Diterima Menteri ESDM, Uluputty Legislator PKS Diapresiasi

Maluku, Aktual News-Warga Masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara di Jakarta lebih khusus dari desa-desa di sekeliling area penambangan PT Adidaya Tangguh atau yang menyebut dirinya “warga lingkar-tambang” memberikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa besar kepada legislator DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku, Sa’diah Uluputty. Politisi wanita asal jasirah Leihitu Pulau Ambon ini dinilai sangat peduli dan aspiratif sebab bukan saja mau menerima rekomendasi yang mengusung kepentingan hak-hak warga lingkar-tambang di Pulau Taliabu yang selama ini terabaikan, melainkan saat itu pula langsung diserahkan kepada Menteri ESDM. Apresiasi dan penghargaan itu diungkapkan kepada media ini siang kemarin, Rabu (13/2) ketika sejumlah warga Pulau Taliabu di Jakarta sedang ramai-ramai berkumpul. Bermula dari undangan aktivis asal Pulau Taliabu, Jamrudin, agar media ini berkenaan datang menemuinya di Warung “Mie Aceh” di Jln Kramat-Raya Jakarta-Pusat. Tiba di sana Wakil Ketua DPD PKB Kabupaten Pulau Taliabu ini ternyata tidak sendiri melainkan bersama-sama sejumlah orang didampingi Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU Wilayah Maluku, Samra. Beberapa orang yang mengaku warga Pulau Taliabu kebetulan berada di Jakarta sempat memperkenalkan diri, antara lain Muhidin seorang lelaki sudah agak sepuh bertubuh tambun yang mengaku Ketua BPD di Desa Padang, Hendra Timbuleng mantan Sekretaris Desa Ufung dan Abdul Taslim Fafo salah seorang warga-adat Pulau Taliabu dari Desa Balohang. Selain Samra, nampak hadir pula saat itu Penasihat LPBH NU Maluku Mohammad Taufiq bersama Soleman AL dari LPBH PB NU di Jln Kramat-Raya No. 164 Jakarta. Belum beberapa lama memilih tempat duduk, Jamrudin langsung membuka pembicaraan dengan mengungkapkan rasa kagumnya terhadap kepedulian Uluputty. “Hari ini kami menyaksikan sebuah wujud kepedulian yang patut dikagumi dan diberikan apresiasi dari ibu Uluputty sebagai anggota Komisi VII DPR RI terhadap nestapa yang sudah cukup lama kurang lebih satu dekade melilit masyarakat di Pulau Taliabu dan nyaris luput dari perhatian semua kalangan baik Pemerintah Pusat dan DPR RI mau pun Pemerintah Daerah bersama DPRD mulai tingkat provinsi di Sofifi sampai tingkat kabupaten di Bobong”, kata Jamrudin. Komentarnya ini spontan diamini saja oleh Muhidin bersama rekan-rekannya sambil manggut-manggut, tidak kecuali Samra. Dia kemudian bertutur menguraikan alasan mengapa dirinya bersama lain-lain warga Taliabu minta media ini ikut hadir. Ternyata, menurut salah satu fungionaris GP Ansor Kabupaten Pulau Taliabu ini, baru beberapa jam sebelum itu rekomendasi LPBH NU tentang formula penyelesaian kemelut yang terjadi selama ini antara warga dengan PT Adidaya Tangguh di Pulau Taliabu baru saja diserahkan langsung dalam tangan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, oleh Uluputty seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ada rasa haru bercampur bangga, kata Jamrudin, yang kembali diamini secara serta-merta laksana paduan suara pula oleh Muhidin Dkk sambil menyunggingkan senyum. Uluputty belum bisa dihubungi, hanya selembar foto disodorkan Samra, yang menampilkan mantan Ketua Komisi “D” DPRD Provinsi Maluku  ini sedang berphose bersama Menteri Tasrif dan juga dibubuhi penggalan pesan mengatakan rekomendasi tersebut sudah diserahkan berkenaan rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM kemarin, Rabu (13/2). Tetapi keterangan Jamrudin mengenai rekomendasi soal kemelut di Taliabu ini dibenarkan Soleman AL, dari LPBH Pengurus Besar NU. “Iya benar, itu ada rekomendasi dari teman-teman LPBU NU Wilayah Maluku kepada Komisi VII DPR RI yang disampaikan melalui ibu Sa’diah (Uluputty, red), dan tadi ada rapat Komisi VII dengan Kementerian ESDM beliau sendiri sudah langsung serahkan kepada pak Menteri”, tutur Soleman. Ditanyakan lebih jauh apa isi rekomendasi itu, Soleman lantas mempersilahkan Samra, Ketua LPBH NU Maluku untuk memberikan penjelasan. Menurut Samra, rekomendasinya itu pada dasarnya mendesak Menteri Arifin Tasrif agar memenuhi permintaan warga Taliabu yang telah disampaikan melalui suratnya tertgl 25 Oktober 2019, yaitu menerbitkan surat keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan PT Adidaya Tangguh di Pulau Taliabu, setidak-tidaknya sampai hak-hak masyarakat dibayar secara utuh. Itu pun, kata Samra, masih disertai pula catatan, agar sebelum dibuka atau dimulai kembali kegiatannya Menteri ESDM perlu membentuk Tim Lintas-Sektoral turun ke lokasi untuk melakukan identifikasi yang komprehensif kira-kira di mana persisnya kedudukan batas-batas lahan yang diizinkan negara bagi perusahaan sebab di sana ada sejumlah lahan kebun/ladang milik warga tiba-tiba diklaim seakan-akan milik perusahaan padahal si pemilik kebun sebelumnya tidak tahu sama sekali. Selain itu, lanjutnya lagi, perlu pula lebih dahulu ditelisik sejauh mana konsistensi perusahaan mengelola limbah, sebab sebelum ini ada pencemaran air pada beberapa kali yang bahkan sempat diberitakan media, sedangkan sebaliknya ada tanaman-tanaman produksi yang mendadak rusak berhenti berbuah hingga musnah secara massif terutama pada desa-desa lingkar-tambang hanya memang luput dari pemberitaan. Tim yang akan diturunkan ini juga diharapkan melibat ahli atau pakar-pakar independen yang ditunjuk PB NU berdasarkan kuasa masyarakat kepada LPBH PB NU di Jakarta beberapa waktu lalu, tandas Samra mengakhiri komentarnya. [ Red/Akt-13 ]