Ganti Hadler Ketua DPW PPP Maluku, Romahurmuzy Dinilai Tak Faham Politik

Sayuti Sanaky Maluku, Aktual  News-Sayuti Sanaky, salah satu tokoh masyarakat kota Ambon yang mengaku sebagai pendukung militant Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di wilayah Maluku menyesalkan tindakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Jakarta, Muhammad Romahurmuzy, yang melakukan pergantian Pimpinan partai tingkat Wilayah di Maluku baru saja pada beberapa hari lalu. Romahurmuzy dinilai sebagai Pimpinan Par-Pol level elite pada tingkat pusat atau tataran nasional yang ternyata sama sekali tidak memahami lika-liku politik praktis, oleh karena itu berani melakukan pergantian pimpinan tingkat wilayah di suatu provinsi padahal pemilu legislatif dan pemilu presiden sudah tinggal beberapa hari saja. Uneg-unegnya ini disampaikan Sanaky kepada media ini melalui telepon selulernya dari Ambon pada malam hari Senin 11/3. Baru beberapa saat saja membuka pembicaraan, dia sudah dengan nada berang mengatakan : “Sebagai pendukung militant yang sudah lama bergabung dengan PPP di Maluku  begitu tamat SMA sejak pemilu 1982, saya merasa sangat kecewa atas tindakan Ketua Umum DPP di Jakarta yang melakukan pergantian Pimpinan Wilayah dengan mencopot jabatan Ketua DPW dari pak Syarif Hadler. Lebih-lebih pemilu legislatif tinggal beberapa hari saja sedangkan dari hasil pemilu 2014 lalu terbukti hanya pak Sarif satu-satunya tokoh yang memiliki basis massa besar sehingga mampu meraih 1 kursi di DPRD Provinsi Maluku yang diduduki beliau dan baru ditinggalkan setelah menjabat Wakil Walikota Ambon”. Sebagaimana diketahui, DPP PPP pimpinan Romahurmuziy baru beberapa hari lalu melakukan pergantian Pimpinan Wilayah PPP Maluku di Ambon dengan mencopot Syarif Hadlerdari jabatannya sebagai Ketua bersama M. Arief Hentihusebagai Sekretaris. Pergantian ini diatur dengan surat keputusan DPP nomor 454/SK/DPP/W/III/2019 tgl 8 Maret 2019 ditandatangan M. Romahurmuziy selaku Ketua Umum dan Asrul Sani sebagai Sekretaris Umum. Sebagai penggantinya, ditunjuklah Hj Etha Aisyah Hentihu dan Muhammad Umarella, masing-masing sebagai Penjabat Sementara Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku sampai ada suatu keputusan lebih lanjut. Etha Hentihu sendiri dahulu pernah duduk di Senayan sebagai salah satu anggota DPD RI mewakili daerah Maluku pada periode 2009-2014 yang lalu. Menanggapi pergantian Pimpinan DPW PPP Maluku, Sanaky yang juga pengusaha jasa konstruksi dan sehari-harinya berdiam di kawasan Puncak Batumerah Kota Ambon mengaku sangat kecewa. Diakui, dirinya sama sekali tidak menyangka Romahurmuziy akan melakukan tindakan pergantian dadakan seperti ini, yang menurut penilaian dia bersifat kontraproduktif dan berpotensi merugikan PPP di Maluku lebih khusus di Kota Ambon. Dia malah menilai, pergantian Hadler pada saat-saat seperti ini justru mengisyaratkan Romahurmuziy sesungguhnya tidak faham politik, lebih khusus tentang bagaimana idealnya memanaje suatu partai politik. Sebagai Ketua Umum DPP, kata Sanaky, Romahurmuziy tergolong politisi elite pada tingkat nasional, mestinya memahami momentumnya tidak tepat setidak-tidaknya mengingat saat-saat sekarang agenda kampanye sedang gencar-gencarnya ditambah pula agenda pencoblosan atau pemungutan suara tinggal selang waktu hanya sebulan. Saat-saat seperti ini, calon-calon legislatif masing-masing partai politik semua berlomba-lomba meraih suara konstituen. Lebih fatal lagi, menurut penilaian dia diantara semua tokoh-tokoh PPP dalam daerah pemilihan Kota Ambon yang punya basis suara signifikan hanya Hadler. Ini menurut dia merupakan fakta, sebagaimana dalam pemilu 2014 lalu PPP pada seantero Maluku yang meliputi 11 daerah kabupaten/kota dengan 7 daerah pemilihan hanya memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Maluku, yaitu dari daerah pemilihan Kota Ambon atas nama Hadler. Kursi keanggotaannya itu baru saja ditanggalkan Hadler setelah dia dilantik menjadi Wakil Walikota Ambon mendampingi Richard Louhenapessy sebagai Walikota sehingga digantikan oleh Drs Darul Kutni Tuhepaly. Berdasarkan fakta ini Sanaky mengaku khawatir perolehan suara PPP menjadi lebih buruk akhirnya sisa 1 kursi dalam keanggotaan DPRD Provinsi Maluku periode 2014-2019 lalu malah hilang sama sekali. Sebab mungkin saja Hadler merasa dikerjain oleh DPP lantas mengalihkan gerbong pendukungnya kepada seseorang calon dari par-pol lain padahal sebaliknya menurut dia sejauh ini belum ada figur baru yang nampak memiliki nilai jual cukup di mata publik, apalagi untuk pertarungan memperebutkan kursi DPRD Provinsi Maluku. Kekecewaan Hadler menurut dia bisa saja terjadi, sebab diketahuinya, Wawali yang juga mantan Wawali pediode pertama kepemimpinan walikota M.J. Manuputty ini adalah tokoh yang paling konsisten merawat dan menjaga PPP sampai sekarang setelah almarhum M. Tahir Laitupa. Padahal, tambah Sanaky, jangankan mengalihkan dukungan, melainkan dalam hal Hadler berdiam diri saja dia yakin akan berpengaruh menurunkan jumlah perolehan suara terutama di Kota Ambon. Oleh karena itu di balik kekecewaannya terhadap tindakan DPP melakukan pergantian dadakan ini, dia justru menitipkan harapannya agar Hadler masih mau memelihara komitmennya dengan tetap konsisten dan proaktif mengarahkan massa pendukungnya di Kota Ambon tetap memilih PPP, akan tetapi bersamaan dengan itu dia juga menghimbau Pimpinan DPP yang diketuai Romahurmuziy agar segera mempertimbangkan kembali kebijakannya dengan memulihkan status Hadler bersama Arief Hentihu sebagai Ketua dan Sekretaris DPW Provinsi Maluku.[ Red/Akt-13] Munir Akhmad Aktual News