Melirik Kawasan Perbatasan Di Maluku Barat Daya, Pem-Pus Dinilai Masih Setengah Hati

Rizal Dharmawan Francis   Maluku, Aktual News -Pemerintah Presiden Joko Widodo/Yusuf Kalla dinilai belum menunjukan konsistensinya dalam program pengembangan kawasan  perbatasan NKRI antara lain dari alokasi anggaran bagi wilayah Maluku Barat. Sebab menurut penelusuran kritis atas kebijakan alokasi anggaran dan proyek-proyek pemerintah selama ini, belum nampak konsistensi pemerintah ingin mengembangkan kawasan perbatasan di daerah itu, yang meliputi Kepulauan Selatan Daya di Wonreli Pulau Kisar, Kepulauan Babar di Tepa dan Kepulauan Leti-Moa-Lakor di Serwaru. Salah satu contoh konkrit dari sekian kemelut yang masih melilit warga masyarakat di kawasan itu antara lain sarana komunikasi dalam hal ini perangkat tekhnologi informasi yang pada sebagiannya malah masih bergantung pada signal dari Timor Leste. Keterangan ini dikemukakan Rizal Dharmawan Francis, aktivis ibukota yang mengaku berasal dari Negeri Wonreli Pulau Kisar Maluku Barat Daya. Ditemui Munir Akhmad dari media ini di salah satu Café di Tamrin Plaza Tanah Abang Jakarta Pusat sore hari Selasa 5/3 lalu, alumni program studi Akuntansi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini mengaku kesal mengikuti gembar-gembor kesuksesan rezim pemerintahan Jokowi seakan-akan telah menjangkau langit ketujuh, padahal ada fakta lain yang ditutup-tutupi. Fakta-fakta yang ditutup-tutupi itu menurut Rizal, antara lain kesulitan warga masyarakat kawasan perbatasan di Maluku Barat Daya bila ingin berkomunikasi dengan dunia luar, terutama di Pulau Wetar. Padahal di Pulau Wetar, katanya, sudah lebih 2 (dua) dekade ini diam-diam perut buminya dikuras untuk mengambil bahan-bahan tambang, antara lain bermula dari PT Batu Tua oleh Gery Mbatemoy pada dekade 1990an yang kemudian beralih pada MrChris Farmer seorang warga negara Australia dan sekarang telah diambil-alih sahamnya oleh group perusahaan Merdeka di Jakarta dengan memproduksi Plat-Tembaga. Gara-gara hambatan komunikasi dengan dunia luar, sejak dahulu perusahaan sering berulah tetapi sulit dilaporkan apalagi dipublikasikan agar diketahui pejabat-pejabat instansi berwenang, antara lain penyerobotan tanah hak adat milik secara warga masyarakat secara sewenang-wenang. Dikatakan, di kawasan perbatasan itu, Pulau Wetar dan Pulau Lirang adalah bagian paling ujung barat-daya Maluku yang berbatas langsung dengan negara Timor-Leste sama halnya Pulau Kisar dan Pulau Leti. Selanjutnya Pulau Moa dan Pulau Lakor sampai Kepulauan Babar malah sudah berbatas di laut-lepas dengan perairan Australia di sebelah selatan. Kepulauan ini menurut Rizal sejak kemerdekaan RI tahun 1945 sampai akhir tahun 2000an benar-benar terisolir dan nyaris tak mendapat perhatian Pemerintah Pusat mau pun Pemerintah Daerah. Terhampar sebagai daerah kepulauan, tetapi minimnya sarana transportasi mengakibatkan orang bukan saja sulit datang ke ibukota Kabupaten di Tual dan provinsi di Ambon melainkan bahkan juga  dari pulau ke pulau. Baru mulai bebenah sejak mendapat hak otonomi dengan dibentuknya Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2008 di Wonreli di Pulau Kisar baru kemudian dialihkan ke Tiakur di Pulau Moa, akan tetapi APBD yang nilainya kecil tentu saja tak mungkin membiayai semua sektor. Dinilah letak pentingnya atensi pemerintah pusat setidak-tidaknya sejak berlakunya UU Wilayah Negara Nomor 43 tahun 2008 yang mengisyaratkan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, akan tetapi menurut dia, sampai sejauh ini beragam masalah masih melilit masyarakat di sana tanpa intervensi pemerintah yang bersifat proporsional dan solutif. Entah dari program-program reguler pada APBN mau pun yang secara spesifik merupakan bagian dari paket program Pengembangan Kawasan Perbatasan. Padahal pemasangan bendera merah-putih tanda patok daerah perbatasan disana, kata Rizal, sudah dilakukan sejak tahun 2009 masih pada masa kepemimpinan Caretaker Bupati Drs Anggelius Renyaan M.Pd. Sampai sekarang, katanya, banyak masalah krusial masih terus melilit warga di sana, antara lain soal kesulitan pemasaran hasil produksi lokal, terbatasnya infrastruktur-jalan yang menghubungkan desa dengan desa sehingga lebih bergantung pada angkutan-laut antar-pulau, tetapi itu pun masih sangat terbatas. Bermacam-macam keterbatasan yang melilit ini menurut Rizal kalau saja diawali pengembangan sarana-prasarana tekhnologi-informasi yang memberikan kemudahan masyarakat berkomunikasi dengan dunia-luar niscaya bisa memberikan solusi. Sebab warga setempat, menurut dia, juga memiliki motivasi yang tinggi untuk membenahi diri dan daerahnya walau secara swadaya. Menyadari salah satu solusi mengatasi aneka-ragam kemelut warga itu bila tersedianya sarana-prasarana tekhnologi-informasi yang memadai, tambahnya, maka pada tahun 2016 lalu seorang tokoh-adat Pulau Kisar, Fredrico. M. Petrusz, yang juga menjabat Raja Negeri Wonreli, datang langsung menemui Kepala Dinas Infokom Maluku (saat itu : Ibrahim Sangaji SE MSi) dengan mengusulkan pembangunan beberapa tower beberapa diantaranya di Pulau Wetar. Sangaji pun serta-merta merespon dengan bertindak cepat meneruskan usulan ini kepada Pemerintah Pusat melalui paket program Pengembangan Kawasan Perbatasan, namun ternyata sampai saat ini tidak ada realisasinya. Inilah sebabnya dia menilai, pemerintahan Jokowi/JK masih setengah hati dalam implementasi program Pengembangan Kawasan Perbatasan khususnya ke kawasan Maluku Barat Daya. Baik Petrusz mau pun Sangaji belum bisa dihubungi, namun menurut Rizal, adanya fakta ini boleh saja kubu calon presiden Jokowi beretorika seakan-akan telah menciptakan prestasi spektakuler, tetapi fakta-fakta seperti ini jangan ditutup-tutupi. Selanjutnya, untuk kepentingan masyarakat di Wetar dia meminta Presiden Jokowi memerintahkan jajaran aparatnya yang berwenang agar mengalokasikan paket-paket proyek yang proporsional ke kawasan itu, setidak-tidaknya ada langkah cepat yang diambil lebih dahulu untuk memberikan kemudahan bagi warga masyarakat berkomunikasi melalui telepon seluler dengan dunia-luar kapan saja bilamana dibutuhkan.[ Red/Akt-13]   Munir Achmad Aktual News