Cibinong , AktualNews -Keluarga Amsori (46), petani bibit asal Leuwiliang yang saat ini ditahan di Rutan Kelas IIA Cibinong (Pondok Rajeg), mengadukan kejanggalan proses hukum yang menimpanya, Kamis 19 November 2026.
Amsori didakwa melakukan penganiayaan terhadap tetangganya, Akung, bermula dari sengketa jual beli Obin Bibit Nangka Madu. Akung diduga tidak konsisten dan wanprestasi dalam perjanjian penggantian bibit, sehingga terjadi cekcok spontan.
BACA JUGA:Surat Kuasa Gugatan Siti Siska Lestari binti Nasir
Namun dalam proses sidang di PN Cibinong Kelas IA, keluarga menemukan 3 kejanggalan:
1. Hak Saksi Istri Ditolak Jaksa
Nur, istri sah Amsori, ingin menjadi saksi A Decharge (saksi yang meringankan) untuk menjelaskan duduk perkara sengketa Nangka Madu. Namun menurut pengakuan Nur, keterangannya ditolak oleh Jaksa. Padahal Pasal 168 KUHAP dan KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 menjamin hak terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan, termasuk keluarga.
“Saya ga bisa jadi saksi, ditolak sama jaksa. Jaksa nya lain lagi. Saya bingung Pak,” tulis Nur dalam pesan WhatsApp.
2. Permohonan Visum Ulang Ditolak & Jaringan Sidang Online Putus
Pihak keluarga mengajukan visum ulang untuk memastikan luka korban, apakah masuk kategori penganiayaan ringan Pasal 471 KUHP Baru atau Pasal 466 biasa, bukan penganiayaan berat. Permohonan tersebut ditolak.
Selain itu, sidang online dari Lapas Pondok Rajeg mengalami gangguan jaringan, sehingga Amsori tidak bisa mendengar dan menjawab beberapa pertanyaan hakim, yang merugikan hak pembelaan sesuai Pasal 52 KUHAP.
3. Surat Penangguhan Penahanan Belum Ada Kepastian
Keluarga telah mengajukan Surat Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Istri sebagai tulang punggung keluarga ke PN Cibinong (telah diterima oleh staf pengadilan). Amsori berjanji kooperatif, memiliki alamat jelas di Kab. Bogor, dan belum pernah dihukum. Hingga kini belum ada penetapan.
Kuasa keluarga berharap Majelis Hakim PN Cibinong dapat menerapkan asas keadilan restoratif dan KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023 yang mengedepankan pidana pengawasan, kerja sosial, dan perdamaian, bukan hanya penjara, untuk perkara ancaman di bawah 5 tahun seperti Pasal 466.
BACA JUGA:PHBP Sukses Hantarkan Anggota Jadi Advokat di Pengadilan Tinggi Jakarta
“Kami hanya petani bibit Nangka Madu. Kami minta tolong, tolong bebasin suami saya. Kami hanya ingin keadilan. Suami saya tulang punggung keluarga,” harap Nur.