Negara wajib menggratiskan semua biaya rakyat yang invalid

Senin 16-11-2026,08:33 WIB
Reporter : Hans SW
Editor : Admin

Jakarta, AktualNews -Negara ini berdiri bukan untuk mempersulit rakyatnya, melainkan untuk melindungi dan menyejahterakan mereka. Maka ketika ada rakyat yang invalid — rakyat yang secara fisik, mental, maupun kondisi kesehatannya tidak mampu berjuang layaknya orang normal — negara wajib hadir secara utuh. Bukan setengah-setengah, bukan dengan bantuan yang sarat syarat, melainkan dengan menggratiskan seluruh biaya hidup mereka.

Menjadi orang yang invalid bukanlah pilihan. Tidak ada satu pun orang yang menginginkan lahir dengan keterbatasan, mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat seumur hidup, atau menderita penyakit yang membuatnya tidak bisa bekerja. Karena kondisi ini merupakan takdir yang di luar kehendak mereka, negara sebagai induk bagi seluruh rakyat wajib memikul seluruh beban tersebut.

Berikut hal‑hal yang seharusnya digratiskan:

1. Biaya kesehatan, tanpa batas

Rakyat yang invalid seharusnya tidak lagi dipusingkan dengan urusan BPJS, iuran, surat rujukan, maupun antrean. Seluruh biaya pengobatan, operasi, terapi, obat‑obatan, alat bantu seperti kursi roda, kaki palsu, alat pendengar, hingga perawatan seumur hidup wajib ditanggung negara seratus persen. Kesehatan adalah hak, bukan komoditas perdagangan.

2. Biaya pendidikan, dari TK hingga perguruan tinggi

Anak‑anak yang invalid berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Negara wajib membebaskan seluruh biaya sekolah, termasuk sekolah luar biasa, guru pendamping, biaya transportasi, buku, seragam, hingga biaya kuliah. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi keluarganya.

3. Biaya hidup dan tempat tinggal

Negara seharusnya memberikan tunjangan bulanan yang layak, bukan sekadar bantuan sosial yang cepat habis. Hal ini juga mencakup pembebasan biaya listrik dan air, serta penyediaan rumah layak huni bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal atau keluarganya tidak mampu.

4. Biaya administrasi dan hukum

Pengurusan KTP, KK, SIM khusus, sertifikat tanah, hingga proses berperkara di pengadilan, semuanya seharusnya gratis bagi rakyat yang invalid. Jangan sampai mereka kalah di pengadilan hanya karena tidak mampu membayar pengacara. Negara wajib menyediakan pengacara berkualitas secara cuma‑cuma.

5. Biaya transportasi dan akses fasilitas publik

Seluruh moda transportasi umum, baik bus, kereta, maupun pesawat untuk keperluan pengobatan, seharusnya bisa diakses secara gratis. Semua gedung milik negara, jalan, dan fasilitas umum juga harus ramah disabilitas. Ini bukan soal belas kasihan, melainkan kewajiban negara.

Banyak orang akan bertanya dari mana dana untuk mewujudkan hal itu. Jawabannya sederhana: dari kekayaan bangsa sendiri. Indonesia adalah negara yang kaya. Kekayaan dari tambang, laut, hutan, serta pajak rakyat sudah sangat cukup jika dikelola secara jujur dan bebas korupsi. Selama ini yang sering kekurangan bukanlah uang negara, melainkan keberpihakan negara.

Sering kali negara begitu mudah memberikan kemudahan dan fasilitas bagi pejabat, orang kaya, serta pengusaha besar melalui amnesti pajak dan berbagai insentif. Namun ketika menyangkut rakyat yang invalid, negara selalu beralasan anggaran terbatas. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus diperjuangkan.

Tags :
Kategori :

Terkait