Jakarta, AktualNews- Gelombang protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat di berbagai daerah. Program yang sejak awal diklaim sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu justru memunculkan resistensi publik yang kian luas.
Bukan semata karena persoalan teknis pelaksanaan, melainkan karena publik mulai mempertanyakan relevansi, efektivitas, serta prioritas penggunaan anggaran negara yang sangat besar.
Salah satu tuntutan paling dominan adalah agar anggaran MBG diuangkan atau dialihkan ke sektor lain yang dinilai lebih mendesak. Subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi opsi utama yang sering disuarakan.
BACA JUGA:Dapur SPPG-MBG ABAH Resmi Berdiri di Dramaga, Gandeng Masyarakat Lokal untuk Ekonomi dan Gizi
Dalam konteks ekonomi rumah tangga, beban biaya energi bersifat langsung dan universal. Ketika tarif listrik naik atau harga BBM bergejolak, dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga miskin yang menjadi sasaran utama MBG.
Dari sudut pandang ini, subsidi energi dianggap lebih tepat sasaran dan memiliki efek ekonomi yang lebih cepat dirasakan.
Selain itu, tuntutan pengalihan anggaran ke pembangunan dan rehabilitasi sekolah juga menguat. Banyak sekolah di daerah masih beroperasi dengan infrastruktur minim, ruang kelas rusak, sanitasi buruk, bahkan kekurangan guru. Kritik publik menilai bahwa pemberian makanan gratis tanpa perbaikan ekosistem pendidikan berisiko menjadi kebijakan kosmetik.
Pendidikan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh asupan gizi, tetapi juga oleh lingkungan belajar yang aman, layak, dan manusiawi.
Protes juga dipicu oleh berbagai persoalan implementasi MBG, mulai dari distribusi yang tidak merata, dugaan pemborosan, hingga kasus keracunan massal yang mencederai kepercayaan publik.
Ketika negara belum mampu menjamin standar keamanan pangan secara konsisten, kebijakan MBG justru dipersepsikan sebagai risiko baru, bukan solusi. Dalam situasi ini, tuntutan agar anggaran MBG diuangkan dianggap sebagai bentuk rasionalisasi kebijakan: memberi ruang bagi keluarga untuk menentukan kebutuhan paling mendesak sesuai kondisi masing-masing.
BACA JUGA:Evaluasi Program MBG, Sekda Labuhanbatu Ajak Pengelola Dapur dan SPPG Perkuat Komitmen Pelayanan
Secara politis, gelombang protes ini mencerminkan krisis legitimasi kebijakan. Publik tidak lagi menerima narasi "program unggulan" tanpa evaluasi terbuka dan berbasis data. Tuntutan pengalihan anggaran MBG sejatinya bukan penolakan terhadap gizi anak, melainkan kritik terhadap cara negara menetapkan prioritas.
Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, MBG berisiko menjadi simbol kebijakan mahal yang kehilangan kepercayaan sosial. Dalam konteks demokrasi, protes ini harus dibaca sebagai peringatan serius, bukan sekadar gangguan terhadap agenda pemerintah.***