Bogor, AktualNews – Insiden ambruknya bangunan Majelis Taklim saat perayaan Maulid Nabi di Bogor telah memicu respons cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi langsung turun tangan memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan medis terbaik, dengan jaminan biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Jabar.
"Prioritas utama kami adalah memastikan semua korban mendapatkan perawatan yang layak. Kami tidak ingin ada kendala biaya yang menghalangi proses pemulihan mereka," tegas Dedi Mulyadi saat mengunjungi para korban di RSUD Kota Bogor, Senin (8/9). Beberapa pasien dengan kondisi kritis telah dirujuk ke rumah sakit di Jakarta untuk penanganan lebih intensif.
BACA JUGA:Camat Cigudeg Angkat Bicara, Sering Terjadi Kecelakaan Di Jalur RAwan
Lebih lanjut, Pemprov Jabar mengambil langkah strategis dengan menawarkan diri untuk mengelola RSUD Kota Bogor. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap beban pelayanan kesehatan yang selama ini ditanggung rumah sakit tersebut, yang kerap menerima pasien dari berbagai daerah penyangga seperti Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Bogor, hingga Depok.
"Kami menyadari RSUD Kota Bogor memiliki peran vital dalam melayani masyarakat dari berbagai wilayah. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur dan dukungan finansial dari Pemprov, kami berharap rumah sakit ini dapat terus memberikan pelayanan optimal tanpa terbebani masalah operasional," jelasnya.
Sementara itu, terkait penyebab ambruknya bangunan Majelis Taklim, Pemprov Jabar menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi mendalam. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya evaluasi terhadap kelayakan dan kapasitas bangunan publik, terutama yang berada di area berisiko.
"Kami akan menunggu hasil investigasi dari pihak kepolisian. Namun, yang jelas, ke depan kita harus lebih ketat dalam memastikan keamanan bangunan publik. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali," ujarnya.
BACA JUGA:Desa Sukadamai Gelar Dialog Interaktif Perkuat Sinergi Pemerintah Desa
Dedi Mulyadi juga mengingatkan agar pengelola fasilitas publik lebih memperhatikan kapasitas ruangan dan kondisi bangunan. "Jangan sampai kapasitas ruangan yang seharusnya hanya untuk 30 orang, diisi sampai 100 atau 200 orang. Ini sangat berbahaya," tegasnya.
Tragedi ini menjadi momentum bagi Pemprov Jabar untuk meningkatkan standar keamanan dan kualitas fasilitas publik, serta memastikan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.***