Jakarta, AktualNews- Menurut Gus Dur, hanya ada 3 polisi yang jujur.
1. Patung Polisi.
2. Polisi Tidur.
3. Jenderal Hoegeng.
Tanpa kejujuran korupsi ancur-ancuran.
Dikarenakan lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.
Maka ketika Gus Dur terpilih menjadi Presiden disusunlah Rancangan UU KPK yang diberi kewenangan besar untuk koordinasi dan supervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi (kepolisian dan kejaksaan).
BACA JUGA:Mengenang Sosok Sang Guru ” Nyelenehnya Gusdur “
Belum sempat gagasan atau RUU KPK tersebut disahkan, pada tanggal 23 Juli 2001 Gur Dur dilengserkan dan digantikan Megawati Soekarnoputri.
Lucunya ketika UU KPK 2002 disahkan oleh Presiden Megawati pada tanggal 27 Desember 2002 yang dikoordinasi dan disupervisi KPK bukan kepolisian dan kejaksaan tetapi BPK dan BPKP.
Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1).
Disinilah awal mulai tersesatnya arah perjalanan gerakan reformasi 1998 ke jalan yang salah dan gelap.
Diperlukan Kesadaran Kolektif dari Pemerintahan Merah Putih Pimpinan Presiden Prabowo supaya Bangsa Indonesia *bisa kembali* ke jalan yang baik, benar dan indah sesuai dengan Konstitusi UUD 1945.
Tanggal 25 Agustus 2025, BOM POLITIK untuk menyadarkan elite politik sudah saya serahkan kepada Kepala BPKP melalui staf Biro Umum BPKP.
BACA JUGA:UU KPK 2002 dimutilasi DPR RI
Semoga dapat segera disampaikan kepada Bapak Presiden PRABOWO untuk diledakkan atau diviralkan.
No Viral No Change No Freedom.