Tangerang, AktualNews – Pemerintah Kecamatan Kemiri bergerak cepat merespons aduan warga terkait permasalahan seorang siswa asal Desa Legok Sukamaju, RT 01/RW 01, yang mengalami kesulitan akibat ijazahnya ditahan pihak sekolah. Camat Kemiri, Rudi HK, bersama jajaran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), langsung menindaklanjuti aduan tersebut dengan langkah konkret di lapangan.
Menurut informasi yang diterima, siswa tersebut kesulitan mencari pekerjaan lantaran tidak memiliki kendaraan dan ijazahnya belum diserahkan oleh pihak sekolah. Kondisi ini diperparah dengan latar belakang pribadi siswa, yang telah kehilangan orang tuanya
Menanggapi hal ini, Camat Rudi HK menyatakan pihaknya siap memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi langsung dengan pihak sekolah.
> “Kami segera melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengetahui alasan penahanan ijazah. Tujuan kami jelas, mencari solusi terbaik dan memastikan hak siswa sebagai warga negara tidak terhambat,” ujar Rudi kepada awak media, Jumat (1/8).
Lebih lanjut, Rudi menegaskan akan turun langsung ke sekolah guna memastikan penyelesaian masalah berjalan efektif dan cepat.
> “Pemerintah Kecamatan Kemiri tidak akan tinggal diam. Kami akan memastikan setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti sesuai prosedur, khususnya yang menyangkut hak dasar seperti pendidikan,” tegasnya.
BACA JUGA:Oknum Ketua RT dan RW Terduga Pemeras Pemborong Terancam Hukuman 9 Tahun Penjara
Sementara itu, Kepala Desa Legok Sukamaju, M. Fathullah, turut mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyampaikan informasi, khususnya melalui media sosial.
> “Kami di tingkat desa selalu terbuka untuk membantu warga. Namun, saya mengingatkan agar masyarakat memverifikasi dulu informasi sebelum menyebarkannya di media sosial. Pemerintah desa siap melakukan klarifikasi dan pendampingan jika dibutuhkan,” kata Fathullah.
Respons cepat dari Camat Kemiri ini mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar, yang berharap agar proses penyelesaian dapat segera terealisasi dan tidak menjadi preseden buruk dalam pelayanan pendidikan di wilayah tersebut.***