Mamuju, AktualNews -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggalakkan peran generasi muda dan perempuan dalam pemberantasan korupsi melalui berbagai inisiatif di Sulawesi Barat. Pemuda dan perempuan dinilai sebagai dua pilar penting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia bebas korupsi pada tahun 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas.
Selama dua hari, dari 9-10 Oktober 2024, KPK menggelar kegiatan Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi 2024, di Mamuju. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, menegaskan pentingnya peran pemuda dalam membangun karakter unggul dan berintegritas. "Pemuda harus berkarakter kuat, jujur, dan berintegritas untuk menjadi pemimpin masa depan yang bebas dari korupsi," kata Kumbul.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah pemuda di Indonesia mencapai 64,16 juta orang, atau sekitar 23,18% dari total populasi. Potensi ini menjadi alasan kuat bagi KPK untuk terus mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam upaya pemberantasan korupsi. “Generasi muda adalah agen perubahan. Jika mereka bisa menanamkan nilai-nilai antikorupsi, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi,” lanjutnya.
Kegiatan ini juga melibatkan 100 pemuda terpilih dari berbagai kota di Sulawesi Barat. Selain diberikan pemahaman tentang korupsi, peserta juga mendapat pelatihan jurnalisme antikorupsi dan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Materi disampaikan melalui pendekatan interaktif *fun learning*, agar lebih mudah diterima oleh peserta.
Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Barat, Karnoto, menyambut baik inisiatif KPK. Ia berharap kegiatan ini akan membentuk generasi muda yang lebih siap menyongsong masa depan yang bebas dari korupsi. “Kami sangat mengapresiasi KPK karena membantu mempersiapkan pemuda Sulbar untuk menjadi pemimpin masa depan yang bersih dan berintegritas,” ujar Karnoto.
*Perempuan: Penjaga Integritas dan Agen Perubahan*
Di samping pemuda, perempuan juga memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi. Pada Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Peran Perempuan dalam Membangun Nilai-Nilai Integritas Melawan Korupsi” yang digelar di Mamuju belum lama ini, Kumbul menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal gender. “Perempuan memiliki peran sebagai penjaga integritas, terutama dalam lingkup keluarga,” jelasnya.
BACA JUGA:KPK Sampaikan Sejumlah Dugaan Anomali di Sektor SDA pada Kejati NTB
Dalam acara yang dihadiri 150 peserta dari berbagai organisasi perempuan se-Sulawesi Barat itu, Kumbul menggarisbawahi bahwa perempuan bisa menjadi benteng pertama dalam melawan perilaku koruptif. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada anak-anak mereka, perempuan dapat menjadi agen perubahan di masyarakat.
Namun, tantangan sosial menunjukkan bahwa perempuan juga kerap menjadi korban sekaligus pelaku dalam konteks budaya hidup konsumtif yang dapat mendorong korupsi. Oleh karena itu, perempuan diharapkan mampu mendorong budaya transparansi dan hidup sederhana, menjadi contoh dalam pencegahan korupsi di lingkup terkecil, yaitu keluarga.
Gerakan “Saya Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) menjadi salah satu contoh nyata perempuan Indonesia yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Gerakan ini telah menjangkau 27 provinsi dan melibatkan perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk ibu rumah tangga, akademisi, PNS, dan aktivis.
BACA JUGA:KPK Tegaskan Pentingnya Sinergi APH dan APIP dalam Penanganan Pengaduan Korupsi
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat, Khaeruddin Anas, turut mendukung Bimtek ini. “Langkah ini penting untuk mengembalikan peran perempuan sebagai penjaga integritas dan meminimalisir korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
Baik pemuda maupun perempuan memiliki potensi besar dalam upaya pemberantasan korupsi. Keterlibatan mereka diharapkan dapat mempercepat tercapainya visi Indonesia Emas 2045, di mana korupsi tak lagi menjadi hambatan bagi pembangunan bangsa. Dengan terus menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan kampanye, KPK berharap masyarakat yang lebih berintegritas dapat terbentuk, dimulai dari Sulawesi Barat.