Jakarta, AktualNews - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Umarsyah menganggap Ketua DPP PKB, Ahmad Iman Sukri tidak memiliki kapasitas bersuara di tengah polemik antara PKB dengan PBNU.
Kata dia, Iman bukan bagian dari nahdliyin yang jatuh bangun dalam pembentukan PKB. Status Iman politikus Partai Rakyat Demokratik (PRD) saat PKB resmi menjadi partai politik.
"Tak hanya Iman, Ketua DPP PKB Dita Indah Sari dan Ketua OC Muktamar PKB Faisol Reza juga mantan politikus PRD," kata Umarsyah di Jakarta, Kamis (15/8/2024).
Menurut dia, ketiganya nama tersebut baru bergabung menjadi kader PKB setelah PRD mengalami kegagalan dalam Pemilu 1999.
Sebab itu, Umarsyah menegaskan Iman tidak pantas bersuara lantaran berjarak saat pembentukan PKB dan tidak mengetahui lebih dalam cita-cita pendirinya.
"Tidak pada koridornya, tidak pantas," ujar Umarsyah.
Menurut Umarsyah, posisi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk membenahi PKB sudah benar. Sebab, dia sudah diberi mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar.
"Lebih ngaco kalo tolak mandat kiai-kiai," ujarnya.
BACA JUGA:Semarakkan HUT ke-79 RI, Dishub Sumut dan BKAD Gelar Lomba Karaoke, Tingkatkan Semangat Kebersamaan
Umarsyah memandang, saat ini yang paling utama adalah bersatunya pengurus wilayah (PW) dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk sama-sama membenahi PKB.
"Sebagai warga nahdliyin atau yang melahirkan PKB sudah menjadi tanggung jawab bersama membenahi PKB yang sudah melenceng dari khittahnya," kata Umarsyah.
Gus Yahya mendapatkan mandat setelah ratusan kiai sepuh NU berkumpul di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Senin 12 Agustus 2024. Pertemuan itu membahas perbaikan PKB yang dibidani organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.
BACA JUGA:Puluhan Warga Padati PN Siantar, Sidang Prapid Kerusuhan Gurulla
Dari pertemuan itu, terdapat pembahasan tentang melencengnya struktural PKB yang kini wewenangnya dipegang Ketua Umum PKB. Dalam desain PKB saat didirikan nahdliyin melalui banyak kiai besar pada 1998, seharusnya pengendali kebijakan PKB dipegang Dewan Syura.
Pemberian mandat dari KH Miftachul Akhyar kepada Gus Yahya disampaikan langsung di Pesantren Miftahussunnah Surabaya, pada Selasa 13 Agustus 2024.