Jakarta, AktualNews-Siapa pun yang sinis, skeptis terhadap kinerjanya komisi pemberantasan korupsi (KPK) patut dicatat. Salah seorang di antaranya adalah LBP. Ia patut dicurigai mengapa ia anggap Operasi Tangkap Tangan disebutkan kampungan?
Adalah Ketua KPK Balas LBP terkait soal Sindiran OTT Kampungan. Sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) sebagai cara kampungan.
Nawawi menilai era serba digitalisasi faktanya belum bisa mengurangi praktik korupsi di Indonesia. Menurutnya, negeri ini trending topic masih soal korupsi meski pelayanan digitalisasi itu sudah sedemikian maju.
BACA JUGA:SUTA WIDHYA: Anies Lebih Dari Layak Pimpin DKI Jakarta 2024
LBP mengulang kembali pernyataannya atas ketidaksetujuannya terhadap OTT yang dilakukan KPK. Menurut menteri serba rangkap jabatan ini KPK tak perlu melakukan OTT jika bisa menggunakan cara lain untuk menekan praktik korupsi. Hal itu dikatakan di acara Pencanangan Hari Kewirausahaan Nasional dan Ulang Tahun HIPMI ke-52 di Jakarta, Senin (10/6).
"Padahal digitalisasi bisa jadi kunci pencegahan korupsi. Luhut mencontohkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) sebagai sistem satu pintu pengelolaan minerba di Indonesia jadi salah satunya." Ucap LBP.
Dirinya mengaku dibully, dibilang kenapa Pak Luhut enggak setuju OTT? Ya enggak setujulah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, 'Wah enak tadi malam Mam', katanya. Kan repot," ucap Luhut.
Menurut Sekjen Koalisi Pembela Konstitusi dan Kebenaran (KP-K&K) Suta Widhya SH pernyataan LBP dianggap merendahkan institusi. Apalagi disamakan dengan penyadapan percakapan pribadi dalam rumah tangga.
BACA JUGA:Suta Widhya: Perubahan Gombal Disuarakan Oleh Politisi Busuk?
"Patut dicurigai LBP. Ia mungkin tengah melindungi pihak-pihak tertentu yang tengah rajin menggerogoti kekayaan alam Indonesia? Jutaan ton biji nikel dan emas palsu yang ada di PT. Antam bagaimana bisa diketahui tanpa penyadapan? " Tanya Suta.
Menurut Suta bila buku "Sistem Pembelenggu Moral Koruptor" (SPMK) dijalankan mungkin Indonesia bersih dari korupsi. Tapi, buku yang telah kami serahkan ke Joko Widodo, Minggu (9/12/2012) hingga saat ini belum dijalankan. Padahal itu konsep tentang Indonesia tahun 2035."Tutup Suta.***