Surabaya, AktualNews – Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kesiapsiagaan untuk menghadapi tantangan ancaman terkait kode keamanan internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security/ISPS Code), Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia melaksanakan Maritime Security Exercise and Workshop di Surabaya, 11-13 Juni 2024.
Kegiatan ini turut diikuti oleh 62 peserta yang berasal dari berbagai instansi diantaranya 4 Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama, Auditor ISPS Code, Disnav Surabaya, Pangkalan PLP Tanjung Perak, Polri, Satuan Siber TNI, Kemenhan, Lantamal V Surabaya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Bea & Cukai Jatim, PT Pelindo I-IV, perusahaan pelayaran, pihak fasilitas Pelabuhan, dan Recognized Security Organization (RSO).
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jon Kenedi, mengungkapkan Maritim Security Exercise & Workshop merupakan workshop dan simulasi respon atas ancaman keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
“Kerja sama dalam bentuk exercise & workshop dengan Kedubes Amerika ini menjadi wujud nyata dari komitmen Direktorat KPLP dalam memperkuat sinergi antar lembaga dan antar negara serta meningkatkan kapabilitas dan kesiapsiagaan kami dari tantangan & ancaman terkait ISPS Code,” ungkap Jon Kenedi.
BACA JUGA:Kemenhub Terima Hibah Aset Pemkab Kotawaringin Timur untuk Bandara H. Asan Sampit
Ia menjelaskan, dalam menjaga keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan serta memastikan kelancaran operasional, ISPS Code adalah langkah yang sangat strategis untuk diterapkan. Sejak pemberlakuan ISPS Code pada 1 Juli 2004, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Designated Authority telah secara terus menerus melakukan upaya untuk memastikan penerapan aturan keamanan internasional secara optimal terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan.
“ISPS Code memberikan landasan yang kuat dalam mengatur dan melaksanakan tindakan keamanan yang efektif. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada fasilitas pelabuhan di Indonesia tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan seluruh infrastruktur maritim di mata dunia” pungkas Jon Kenedi.
Tantangan keamanan maritim semakin kompleks dan membutuhkan tindakan yang tegas serta sinergi dari semua pihak terkait. Ia pun berharap dengan diselenggarakannya workshop yang melibatkan para praktisi dari jajaran pemerintahan AS, para peserta akan memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik terbaik dan strategi inovatif dalam mengelola keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
“Workshop ini juga menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, informasi dan teknologi terkini guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan keamanan dalam sektor maritim,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Konsul Jenderal (Konjen) Amerika Serikat di Surabaya, Jonathan Alan, mengatakan Amerika Serikat dan Indonesia memiliki hubungan diplomatik yang kuat dan telah terjalin sejak lama, begitu pula dalam penjagaan dunia maritim.
“Dalam menerapkan ISPS Code, diperlukan suatu konsistensi dan terobosan baru dalam menciptakan keamanan fasilitas pelabuhan yang optimal yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi maritim Indonesia” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Jonathan, Amerika sangat terbuka jika kerja sama yang dijalin dengan Indonesia, akan lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan skenario, koordinasi, maupun logistik.
“Kedepannya, kami juga berencana akan mengirimkan lebih banyak delegasi ke Indonesia untuk dapat sharing knowledge terkait ISPS Code. Hal ini juga menandai perayaan kemitraan antara AS dengan Indonesia yang sudah berusia 75 tahun” pungkas Jonathan.
Pada hari sebelumnya, Senin, (10/6), sebanyak 18 (delapan belas) orang tim dari Amerika Serikat telah melakukan kegiatan Port Visit yang kedua kalinya di Terminal Teluk Lamong. Tim dari Amerika adalah perwakilan dari Kedubes Amerika untuk Indonesia, U.S Coast Guard, Department of Homeland Security, dan Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).