Isu-isu sosial menjadi fokus perbincangan utama, dengan tiga isu utama yang dibahas yakni, ketenagakerjaan, hak asasi manusia (HAM), dan isu tahun politik. Ketenagakerjaan mendominasi perbincangan dengan lebih dari 110 ribu pembahasan selama periode observasi, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat pada kesulitan mencari pekerjaan, upah yang dianggap rendah, nasib guru honorer, dan keinginan untuk gaji lebih tinggi. Respon dari media sosial dan survei menunjukkan kekecewaan terhadap kondisi pasar kerja, khususnya terkait kebijakan dan upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, serta melindungi hak pekerja. Sulitnya mempertemukan antara pencari kerja dan lapangan kerja yang sesuai juga menjadi perhatian, dengan faktor seperti ekspektasi gaji yang tinggi dan persyaratan pekerjaan yang spesifik.
Isu hak asasi manusia (HAM) mencakup berbagai topik, termasuk harapan akan pemimpin dengan kesadaran HAM tinggi, pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pemilihan Indonesia sebagai anggota dewan HAM di PBB, dan protes terhadap kasus-kasus HAM di Indonesia. Meskipun mayoritas responden menyatakan bahwa HAM dihormati dengan baik, terdapat sedikit ketidaksetujuan terkait upaya pemerintah dalam melindungi HAM secara optimal. Hal ini mencerminkan kompleksitas persepsi masyarakat terhadap keseimbangan antara pencapaian dan tantangan dalam memastikan keberlakuan penuh HAM di tingkat nasional.
Sementara itu, respon positif terhadap pemahaman proses Pemilu dan Pilpres 2024 menunjukkan tingginya kesadaran politik, terutama di kalangan responden dengan pendidikan tinggi. Meskipun mereka merencanakan partisipasi aktif dalam pemilihan, sebagian besar tidak berencana untuk terlibat sebagai relawan kampanye pemilihan calon presiden tertentu.
BACA JUGA:Dorong Keberlanjutan Transformasi Digital Pendidikan Indonesia, Acer Hadirkan Acer Edu Summit 2023
Tata kelola yang mencakup luasnya ruang isu tata kelola perusahaan dan negara. Fokus pada isu-isu tata kelola yang banyak diperbincangkan. Hal-hal yang banyak diperbincangkan yaitu kebebasan berpendapat dan keamanan siber (cybersecurity), intimidasi terhadap jurnalis, konflik Rempang, dan kebocoran data pada tahun 2023. Selain itu, maraknya kasus korupsi, melibatkan pejabat tinggi negara, menjadi perhatian utama responden dan mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik korupsi yang merugikan negara.
Perbincangan tentang korupsi juga mencakup isu-isu kebebasan berpendapat dan tata kelola, terutama di media sosial. Data survei menunjukkan bahwa responden, terutama yang berpendidikan tinggi, mengaitkan praktik KKN dengan konsekuensi ekonomi dan sosial yang merugikan. Gen Y cenderung lebih pesimis tentang upaya pemerintah dalam memerangi KKN, sementara sebagian besar responden aktif mengungkapkan pendapat dan kritik mereka terhadap kasus KKN melalui berbagai platform.
BACA JUGA:Kurangi Kesenjangan Digital, BUMN Govtech Didorong Bantu Pemerintah Daerah
Isu kebebasan berpendapat dan keamanan siber juga menjadi pusat perhatian, terutama dalam konteks konflik Rempang Eco-City. Perbincangan di media sosial dan hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang risiko keamanan siber, meskipun masih ada ketidaksetujuan terhadap langkah-langkah pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman siber. Responsif terhadap tantangan ini, responden secara aktif mengambil langkah-langkah pribadi untuk meningkatkan keamanan mereka di dunia digital.
Secara keseluruhan, perbincangan yang tinggi mengenai isu sosial dan tata kelola mencerminkan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap perkembangan yang terkait dengan kebebasan berpendapat, keamanan siber, dan tata kelola baik di tingkat perusahaan maupun negara.***