Sesi ketiga memperkenalkan batasan hukum internasional yang ada dan makna Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang (Declaration of Peace and Cessation of War/ DPCW). Ahlam Beydoun, mantan profesor di Fakultas Hukum, Ilmu Politik dan Administrasi, Universitas Lebanon, Beirut, menilai keterbatasan hukum internasional yang muncul akibat urusan internasional saat ini. Beliau menjelaskan bahwa alasan umat manusia tidak dapat mencapai perdamaian dan keamanan dunia adalah karena praktik internasional dan cara kerja PBB. Dr. Beydoun berkata, “Piagam PBB dirancang oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II. Perjanjian ini mencakup perjanjian-perjanjian pasca-Perang Dunia I dan melayani kepentingan negara-negara pemenang. Oleh karena itu, meskipun Piagam PBB memuat aturan-aturan yang bertujuan untuk memajukan perdamaian dunia, aturan-aturan ini dibuat untuk melayani kepentingan negara-negara kuat. Hasilnya, konsep ‘keadilan’ dalam komunitas internasional berubah menjadi pelestarian kepentingan-kepentingan tersebut.” Mengenai Piagam PBB, beliau menyatakan bahwa “Piagam PBB mendelegasikan tugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional kepada Dewan Keamanan. Namun, Dewan Keamanan tidak mengambil keputusan berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan dan tidak netral.” Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengatakan masyarakat harus lebih netral dan proses pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB harus ditingkatkan agar lebih objektif dan netral.
Selanjutnya, Ibu Lee Kyou-sun memperkenalkan arti dan poin-poin penting DPCW. DPCW, yang terdiri dari 10 pasal dan 38 klausul, dirancang oleh para ahli hukum internasional di Komite Perdamaian Hukum Internasional HWPL dan dideklarasikan pada 14 Maret 2016. DPCW menyampaikan seruan untuk mencegah, menyelesaikan, dan memediasi konflik serta memelihara perdamaian. Ibu Lee berkata, “DPCW secara eksplisit menguraikan sejumlah klausul untuk menumbuhkan pemahaman dan rasa hormat terhadap keberagaman dalam masyarakat internasional, dan hal ini menjadi latar belakang prinsip-prinsip yang harus dikejar dan dijunjung oleh semua pihak. Oleh karena itu, jika DPCW menjadi instrumen yang mengikat secara hukum, maka DPCW akan menjadi landasan dan tatanan baru untuk membangun dunia yang damai.”
Mantan anggota Majelis Nasional Mongolia dan Presiden Asosiasi Ibu dengan Ordo Ibu Terkenal dan Penasihat IWPG saat ini, Ibu Budee Munkhtuya, memberikan pidato tentang “Peran Perempuan dalam Pelembagaan Perdamaian Berkelanjutan.” Ia menggunakan contoh perang Rusia-Ukraina untuk membuktikan tidak efektifnya hukum internasional dan perjanjian damai yang ada serta menekankan perlunya peran perempuan dalam melembagakan DPCW.
BACA JUGA:Soal Eksploitasi Anak oleh Pemilik Panti Asuhan, Begini Tanggapan Psikolog
Ibu Budee Munkhtuya berkata, “Kolaborasi antara berbagai lembaga dan organisasi sipil juga penting untuk membangun perdamaian. Selama proses ini, kualitas kepemimpinan perempuan seperti komunikasi, kerja sama, dan rekonsiliasi sangatlah penting. Partisipasi perempuan dalam proses negosiasi memainkan peran penting karena mereka dapat menawarkan perspektif dan kebijaksanaan unik dalam penyelesaian konflik. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan sosial, kita dapat berkontribusi pada penciptaan hukum internasional yang lebih damai dan inklusif.”
Terakhir adalah upacara penunjukan Duta Penasihat dan Publisitas IWPG, serta penganugerahan IWPG Peace Achievement Award. H.E. Aya Benjamin Libo Warille (Sudan Selatan) dan Pascale Isho Warda (Irak) ditunjuk sebagai Penasihat, sedangkan Warda Sada (Palestina) ditunjuk sebagai Duta Publisitas IWPG. Larzy Varghees (India), Vinutthaput Phophet (Thailand), dan Wanja Chon (Republik Korea) dianugerahi IWPG Peace Achievement Award untuk menghormati dedikasi mereka dan mendorong aktivitas perdamaian yang lebih aktif di seluruh dunia.***