Terdampak Kenaikan BBM, dari APBD, Tidak Bisa Anggarkan Bantuan Tahun Ini

Foto : Bagus Selo, Ketua DPRD Karanganyar. Karanganyar, AktualNews - Ketua DPRD Bagus Selo mengingatkan, bantuan bagi warga terdampak kenaikan BBM (bahan bakar minyak) paling cepat dianggarkan di APBD 2023. Tidak bisa sekarang, karena saat ini anggaran sudah berjalan, sehingga tidak mungkin mengurangi anggaran yang sudah ada, atau malah menundanya. Serapan anggaran saja belum maksimal. Dia mengatakan hal itu kepada wartawan saat meminta tanggapan soal kemungkinan kabupaten mengucurkan anggaran bantuan untuk terdampak kenaikan BBM. Anggaran 2023 pun bisa dilakukan dengan memakai anggaran semacam Silpa atau merefocussing dana yang sudah dianggarkan. Sebab pembahasan RAPBD 2023 juga sudah berjalan. ‘’Ya istilahnya semacam refocussing begitu, tapi tingkat daerah. Kalau selama ini refocussing kan dilakukan di tingkat pusat, ini tingkat daerah. Dan yang terpenting adalah data base yang dipakai jangan sampai tumpang tindih dan jangan ada yang terlewatkan,’’ ungkapnya Bagus Selo mengatakan, yang mungkin dikucurkan segera tahun ini adalah yang dari APBN. Kalau itu sudah siap dan datanya sudah ada meski harus diperbaiki, sebab yang terutama adalah terdampak kenaikan BBM. Selain dana dari APBN yang juga mungkin mengucur adalah bantuan dari APBD Provinsi. Bantuan keuangan dari pemprov ada. Tapi juga yang penting pendataannya. Jangan ada yang terlewat dan betul-betul sampai sasaran. Jangan sampai menumpuk. Baru sisa dari yang tidak tercover APBN dan provinsi akan dibantu anggaran APBD kabupaten. Karena itu data memang harus cermat dan akurat terutama terdampak BBM. Nisalnya kalau disebut sopir angkot, ojek online yang tiap hari memang menggunakan BBM untuk operasional hidupnya, mungkin juga sopir bus umum AKDP yang hidupnya juga dari BBM. Kemudian jangan dilupakan pedagang sayur keliling, mereka itu juga sangat tergantung BBM untuk keliling jual sayur. Kemudian tukang bakso malang yang jual keliling dengan motor, penjual makanan keliling, meski mereka jalan tapi bahan jualannya kan dari penjual yang tergantung BBM. Pokoknya semua yang terdampak jangan terlewat. Data mereka harus valid sehingga tidak salah sasaran. Hal yang sama sempat ditanyakan anggota DPRD saat pemandangan umum RAPBD Perubahan. Bupati Juliyatmono mengatakan, Pemkab akan berusaha menjaga agar dampak kemungkinan inflasi tinggi tidak terjadi, dengan supporting penahan inflasi dengan memberikan belanja perlindungan sosial. (Red/Akt-52)   AktualNews