Plt Wali Kota jadi Orang Pertama di Pematang Siantar Terima Uang Kertas Rupiah Baru Emisi 2022

Siantar, AktualNews - Plt Wali Kota Pematang Sianțar dr Susanti Dewayani SpA menjadi orang pertama di Kota Pematang Siantar yang menerima Uang Kertas Rupiah Baru Tahun Emisi 2022. Lembaran Uang Kertas Rupiah Baru Tahun Emisi 2022 dari tujuh pecahan berbeda itu diserahkan langsung kepada Plt Wali Kota Susanti oleh Kepala Kantor Bank Indonesia (KPw BI) Pematang Siantar Teuku Munandar di Ruang Rapat KPw BI Pematang Siantar, Kamis (18/8/2022). Teuku Munandar menjelaskan penyerahan Uang Kertas Baru Tahun Emisi 2022 ini kepada Plt Wali Kota Susanti merupakan kegiatan simbolis bahwa uang baru ini siap edar di wilayah kerja KPw BI Pematang Siantar. Uang yang diserahkan kepada Plt Wali Kota Susanti memiliki nomor seri unik, yakni empat angka di belakang merupakan tahun kelahiran Plt Wali Kota Susanti, yakni 1963. "Peluncuran uang rupiah baru ini menjadi komitmen bersama untuk menyediakan uang yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat. Uang rupiah ini menjadi alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI yang telah diluncurkan secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI Perry Warjiyo secara resmi pada hari ini, Kamis 18 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB," terangnya. Uang TE 2022 terdiri atas pecahan uang rupiah kertas Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1000, dengan telaah visual setiap pecahan Uang TE 2022. Uang TE 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia (gambar tarian, pemandangan alam, dan flora) pada bagian belakang sebagaimana Uang TE 2016. Terdapat tiga aspek inovasi penguatan Uang TE 2022 yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Adapun pengeluaran Uang TE 2022 tidak memiliki dampak pencabutan dan/atau penarikan Uang rupiah yang telah dikeluarkan sebelumnya. Seluruh uang rupiah kertas ataupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh BI. Masyarakat dapat melakukan penukaran Uang TE 2022 melalui perbankan atau kas keliling yang disediakan BI. Pemesanan penukaran melalui kas keliling. Plt Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA mengucapkan selamat kepada BI atas peluncuran Uang Kertas Baru TE 2022. "Dan ternyata ada yang spesial yang diberikan pihak Bank Indonesia kepada saya, yakni sesuai dengan tahun kelahiran saya. Itu adalah salah satu hal yang spesial dan detailnya Bank Indonesia merencanakannya. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Bank Indonesia KPw Pematang Siantar. Luar biasa," katanya. Sebelumnya, Plt Wali Kota Susanti mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 melalui zoom meeting. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan nilai tukar rupiah termasuk mata uang yang paling stabil di dunia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Maka dari itu BI terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Adapun langkah stabilisasi kurs rupiah tersebut merupakan salah satu bagian dari kebijakan moneter bank sentral yang saat ini memang terus diarahkan kepada stabilisasi. Selain stabilisasi nilai tukar, pihaknya juga mengelola likuiditas yang cukup dan masih bisa mempertahankan suku bunga acuan dalam level yang rendah yakni 3,5 persen untuk sementara waktu. "BI akan terus mengarahkan kebijakan-kebijakan kami untuk memastikan stabilitas inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan bersama mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui kebijakan BI lainnya yakni kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pasar uang, kebijakan untuk UMKM, dan kebijakan ekonomi keuangan syariah masih diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," terangnya. Diperlukan langkah bersama, lanjutnya, untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional, lantaran tidak hanya penting bagi pemulihan ekonomi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan rakyat. Untuk itu beberapa waktu lalu BI dengan pemerintah pusat dan daerah menginisiasi suatu gerakan di beberapa daerah untuk pengendalian inflasi pangan sejak Agustus 2022. Gerakan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat. Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo (Jokowi) dalam sambutannya mengaku sudah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah. Jokowi meminta pemerintah daerah untuk memakai pos anggaran belanja tidak terduga dalam APBD masing-masing untuk berbagai kebijakan yang dibutuhkan demi menekan laju inflasi di wilayahnya. "Saya sampaikan kemarin di dalam rapat kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada," katanya. Menurut Jokowi, hal itu bisa menjadi salah satu langkah untuk menyambung kebutuhan dan ketersediaan pasokan guna menekan laju inflasi akibat kelompok pangan, mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dan besar. Untuk itu Jokowi meminta seluruh kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur bersedia bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Ia menegaskan Tim Pengendalian Inflasi di pusat harus bisa memetakan sembari menyambungkan kebutuhan dan ketersediaan pasokan kelompok pangan tersebut di daerah. "Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi bawang merah, bisa. Bisa saja cabai. Tim Pengendali Inflasi Pusat cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai melimpah atau pasokan beras melimpah, kemudian disambungkan. Ini harus disambungkan," tukasnya. Jokowi meyakini apabila segenap pemerintah daerah terus bekerja bersinergi dengan tim pengendalian inflasi maka dapat kembali menekan inflasi di bawah 3 persen. Turut hadir, jajaran KPw BI Pematang Siantar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematang Siantar Budi Utari Siregar AP, para pimpinan OPD dan instansi yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematang Siantar. (Red-Akt/35)   AktualNews