Pimpinan DPRD Karanganyar Panggil Camat Jatioso Terkait Pembuatan (SP) Surat Peringatan Tanpa Dasar Terhadap K

Karanganyar, AktualNews - Empat pimpinan DPRD Karanganyar memanggil camat Jatioso Heru Joko Sulistiyono dan Camat Jatipuro Kusbyantoro terkait Kepala Desa Petung Dwi Santoso yang ditegur secara tertulis atau dengan Surat Peryataan (SP) yang tertuduh menjadi pengurus partai PDIP oleh camat Jatioso Heru Joko Sulistiyono. Di Gedung DPRD Karanganyar empat pimpinan DPRD, Bagus Selo ketua satu DPRD dari Partai PDIP, Anung Marwoko dari Partai Golkar, Rohadi dari Partai PKS dan Toni Hatmoko dari Partai PKB duduk bersama di gedung DPRD Karanganyar mengklarifikasi tentang (SP) Surat Peringatan, memberikan pandangan serta berikan masukan sesuai regulasi kinerja yang baik terhadap Camat Jatioso dan camat Jatipuro. Selasa (9/8). Bagus Selo menyampaikan, surat peringatan yang tidak berdasar itu harap segera dicabut, surat dibuat hanya atas dasar asumsi dan pengakuan laporan - laporan foto - foto tanpa ada alat bukti itu sangat bodoh, silahkan diberi surat peringatan kalau dasarnya ada dan buktinya ada, jangan hanya karena mendapat tekanan - tekanan dari pihak lain dan pihak ketiga dan ahkirnya membuat surat peringatan yang tidak ada dasarnya itu," ungkapnya. "Camat itu tusinya jelas kerja sesuai aturan pembinaan yang baik terhadap kepala Desa biar dapat masyarakatnya kondusif, jangan arogan jangan mudah dapat tekanan- tekanan dari pihak lain yang kurang baik jangan ikut berpolitik netralitasnya harus dijaga kerja sesuai regulasi pemerintahan yang ada," tegasnya. Di tempat yang sama Rohadi ketua DPRD Dari PKS menyampaikan," camat tidak bisa menunjukan Bukti SK nya kalau lurah itu sebagai pengurus partai kalau bisa menunjukan silahkan dibuat surat peringatan ( SP) saya mendukung, Pak Bagus Selo pun mendukung tetapi ini jelas tanpa bukti hanya amsumsi dan laporan - laporan foto - foto ini tidak bisa dibuat dasar. SP ini tolong segera dicabut, kami berharap camat bekerja sesuai tusinya sebagai ASN harus netral sesuai tusinya yang ada jangan ikut berpolitik kalau DPR Jelas Tusinnya Bermain Politik," terangnya. (Red/Akt-52)   AktualNews