Relawan Jagalawu Sebut Logistik Pemadaman Lereng Lawu Mengandalkan Donatur

Karanganyar, AktualNews - Aktivis Jagalawu, Agus Meganto, mempertanyakan transparansi dan realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Lawu yang disebut mencapai Rp4,7 miliar. Pasalnya, selama penanganan kebakaran berlangsung, relawan mengaku harus mengandalkan donasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan logistik dan operasional dapur umum.

Agus mengaku terkejut setelah mengetahui informasi anggaran tersebut dari pemberitaan. Menurut dia, para relawan yang terlibat langsung dalam penanganan kebakaran belum merasakan dukungan logistik maupun operasional dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar pada hari-hari awal kejadian.

BACA JUGA:Operasi Patuh Candi 2026 Dimulai, Polres Karanganyar Sasar, Lawan Arus dan Knalpot Brong

“Di lapangan kami semua berjibaku untuk membantu penanganan kebakaran dan evakuasi. Kami juga mengelola dapur umum dengan melibatkan relawan dan donatur untuk kebutuhan logistik. Namun, kami tidak menerima bantuan dari Pemkab Karanganyar,” ujarnya.

Agus menjelaskan, kebutuhan dapur umum selama ini dipenuhi dari donasi berupa bahan makanan dan barang kebutuhan lainnya. Proses memasak hingga distribusi makanan juga dilakukan secara sukarela oleh para relawan tanpa bayaran.

Dalam sehari, dapur umum yang dikelola relawan menyiapkan sekitar 300 porsi makanan untuk kebutuhan pagi, siang, dan sore. Sementara itu, jumlah relawan yang naik ke lokasi penanganan kebakaran diperkirakan mencapai 120 hingga 150 orang.

Menurut Agus, bantuan dari pemerintah memang ada, tetapi yang mereka ketahui berasal dari instansi tertentu, bukan dukungan yang secara langsung dikoordinasikan oleh Pemkab Karanganyar untuk kebutuhan dapur umum pada awal kejadian.

Dia juga menyoroti keterlambatan dukungan dapur umum dari pemerintah. Berdasarkan pengalamannya, mobil dapur umum dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baru tiba pada hari ketujuh kebakaran.

“Sejak hari pertama, kebutuhan di lapangan kami upayakan sendiri bersama relawan dan donatur. Mobil dapur umum baru datang pada hari ketujuh,” katanya.

Agus menilai, penetapan status tanggap darurat semestinya diikuti langkah konkret berupa koordinasi lintas instansi, pengerahan sumber daya, serta dukungan anggaran yang jelas. Dia mempertanyakan sejauh mana instruksi dalam surat penetapan tanggap darurat diteruskan kepada organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang dapat membantu penanganan karhutla.

Sementara itu, aktivis Jagalawu lainnya, Ian, turut mempertanyakan informasi mengenai anggaran khusus penanganan karhutla. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari pemberitaan, anggaran penanganan kebencanaan disebut mencapai Rp4,7 miliar dalam satu tahun anggaran. Adapun alokasi yang disebut berkaitan dengan karhutla diperkirakan sekitar Rp290 juta.

Ian mengaku baru mengetahui informasi tersebut ketika kebakaran telah berlangsung sekitar 11 hari. Dia mempertanyakan apakah anggaran itu sudah direalisasikan dan bagaimana mekanisme penyalurannya untuk mendukung kebutuhan di lapangan.

“Teman-teman di dapur umum sempat kelabakan. Istilah saya, rakyat bantu rakyat. Warga mencari logistik, kemudian disalurkan kepada teman-teman yang bertugas di lapangan,” ujarnya.

Menurut Ian, hingga saat itu para relawan belum menerima informasi yang jelas mengenai alokasi anggaran maupun mekanisme penggunaannya. Dia juga menyebut belum ada pemberitahuan kepada relawan mengenai dukungan yang dapat diakses untuk menunjang kegiatan mereka.